Ringkasan Berita

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan mengadakan Rapat Koordinasi Evaluasi dan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Karhutla karena kondisi di lapangan masih menunjukkan tingginya kejadian dan potensi karhutla.

Umum Kabupaten
| 23 jam yang lalu

Rapat Koordinasi Evaluasi dan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Karhutla

Endang

Editor

MMCBarselBuntok- Pemerintah Kabupaten Barito Selatan mengadakan Rapat Koordinasi Evaluasi dan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Karhutla di Aula Setda Kab. Barsel, Senin (14/09/2026).

Bupati Barito Selatan Dr. H. Eddy Raya Samsuri, S.T., M.M., dalam sambutannya mengatakan sejumlah titik api mulai mendekati kawasan permukiman warga dan sangat membutuhkan penanganan yang lebih intensif serta terkoordinasi.

“Perpanjangan ini dilakukan agar seluruh sumber daya yang ada dapat mempersiapkan diri secara maksimal dan optimal dalam melakukan penanggulangan karhutla dan kekeringan, kondisi ini lah yang turut menjadi salah satu pertimbangan utama dalam memperpanjang status tanggap darurat, “ Kata Eddy Raya.

Sejumlah sumber air di sekitar lokasi kebakaran mulai mengalami keterbatasan sehingga proses pemadaman memerlukan dukungan personel, peralatan serta sarana prasarana yang lebih besar. Pemetaan terhadap titik api dan wilayah yang memiliki tingkat kerawanan kebakaran juga perlu diperkuat sebagai dasar menentukan langkah penanganan dan pencegahan secara lebih cepat dan tepat.

“Persoalan karhutla saat ini tidak lagi sekedar berkaitan dengan jumlah titik api atau luasan lahan yang terbakar, namun asap yang dihasilkan telah berkembang menjadi ancaman serius terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat, “ Tegas Eddy.

Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Barito Selatan, status siaga karhutla ditetapkan pada tanggal 17 Juli 2026, dilanjutkan dengan status tanggap darurat pada tanggal 25 Agustus 2026, tercatat hampir 700 hektar lahan serta hutan yang telah terbakar hingga saat ini.

Kepala Pelaksana BPBD Barsel, Agus In’yulius mengatakan keselamatan masyarakat menjadi pertimbangan utama Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam menentukan kebijakan penanganan karhutla. Keputusan ini berdasarkan data faktual di lapangan karna menyangkut keselamatan masyarakat.

(DiskominfoSP//E2N) Materi; Foto : Bahdien